Kapolda Metro Jaya Menjenguk Personel dan Ojol Dirawat Imbas Ricuh Usai Aksi di DPR
Foto: Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri memberikan dukungan dan semangat kepada dua personel Polri dan pengemudi ojol yang masih dirawat di RS Polri. (dok Istimewa)
Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri memberikan dukungan dan semangat kepada dua personel Polri serta seorang pengemudi ojek online (ojol) yang masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketiganya terluka dalam rangkaian peristiwa setelah aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI pekan lalu.
“Kami hadir untuk memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang masih menjalani perawatan. Kami berharap semuanya segera pulih, dapat kembali berkumpul bersama keluarga, dan menjalankan aktivitas seperti sediakala,” kata Komjen Asep Edi, Selasa (1/9/2026).
Kapolda menemui para korban satu per satu untuk melihat langsung perkembangan kondisi mereka. Ia berbincang dengan para korban dan keluarga yang mendampingi. Dia juga menanyakan proses perawatan, serta memberikan semangat agar tetap kuat menjalani masa pemulihan.
Ketiga korban terluka dalam rangkaian peristiwa setelah aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR RI pekan lalu. (dok Istimewa)
Dua personel yang masih dirawat ialah anggota Ditsamapta Polda Metro Jaya Bripda Aslam Sarofi, anggota Ditpolair Polda Metro Jaya Briptu Frans Adong. Keduanya mengalami luka ketika menjalankan tugas pengamanan dan hingga kini masih mendapatkan perawatan serta pemantauan dari tim medis.
Kapolda juga menemui Rizal, seorang pengemudi ojek daring, yang juga mengalami luka dalam peristiwa tersebut. Kapolda menyampaikan rasa prihatin serta dukungan selama menjalani proses pemulihan kepada Rizal dan keluarganya.
Kehadiran Kapolda menjadi wujud kepedulian terhadap setiap korban tanpa membedakan latar belakang. Keselamatan dan pemulihan menjadi perhatian utama, baik bagi personel yang terluka ketika menjalankan tugas maupun masyarakat yang turut terdampak dalam peristiwa tersebut.
Baca juga:
Tersangka Kerusuhan Usai Demo di Jakarta Bertambah Jadi 49 Orang
Kapolda juga menemui Rizal, seorang pengemudi ojek daring yang turut mengalami luka dalam peristiwa tersebut. (dok Istimewa)
Kapolda berharap proses perawatan ketiga korban berjalan dengan baik dan seluruh kebutuhan medis mereka dapat terpenuhi hingga pulih. Ia turut menyampaikan dukungan kepada keluarga yang setia mendampingi para korban selama menjalani proses penyembuhan.
Kericuhan terjadi usai demo di depan gedung DPR pada Kamis (27/8) lalu. Polda Metro Jaya mengamankan 322 orang dan sebanyak 49 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Cegah ISPA akibat Karhutla, Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Bagikan Ribuan Masker Kepada Masyarakat
Jakarta – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) membagikan ribuan masker secara serentak kepada masyarakat. Langkah preventif ini dilakukan untuk melindungi kesehatan warga dari paparan asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho memimpin langsung pendistribusian alat pelindung pernapasan tersebut. Penyaluran bantuan kesehatan ini menargetkan para pelajar hingga berbagai elemen masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Jajaran kepolisian mendistribusikan masker melalui Biddokkes Polda Sumsel hingga belasan resor kepolisian (Polres) tingkat kabupaten/kota.
Kepedulian terhadap kesehatan anak-anak turut ditunjukkan Kapolda Sumsel beserta Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel di TK Kemala Bhayangkari 1 Palembang. Jenderal bintang dua tersebut memakaikan masker secara langsung kepada para siswa. Penyerahan bingkisan juga dilakukan sebagai bentuk perhatian khusus bagi anak-anak di tengah kepungan asap Karhutla.
Seluruh Kapolrestabes, Kapolres, hingga Kapolsek diarahkan untuk turun memimpin pembagian masker di wilayah hukum masing-masing. Kehadiran pimpinan di lapangan diharapkan mampu memperkuat edukasi terkait pentingnya perlindungan diri. Kualitas udara yang memburuk menuntut kesadaran tinggi dari seluruh lapisan masyarakat.
Kabid Dokkes Polda Sumsel menyoroti pentingnya langkah pencegahan demi mengantisipasi dampak buruk kabut asap. Masyarakat diimbau untuk disiplin menggunakan alat pelindung serta menjaga kelembapan saluran pernapasan secara optimal.
“Masyarakat dianjurkan untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, selain itu juga dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih. Dampak yang paling sering dijumpai adalah gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), seperti batuk kering maupun berdahak, rasa kering dan tidak nyaman pada tenggorokan, serta demam,” ujar Kabid Dokkes Polda Sumsel pada keterangan tertulis, Jumat (28/8/2026).
Upaya perlindungan kesehatan ini menjadi bagian integral dari operasi penanganan Karhutla secara komprehensif. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan komitmen institusinya dalam mengawal keselamatan warga. Pihaknya memastikan penanganan bencana ini tidak hanya berfokus pada upaya pemadaman sumber titik api di lapangan semata.
“Penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh. Selain pencegahan dan penanganan titik api, dampak asap terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian. Melalui pembagian masker ini, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan,” kata Nandang.
Polda Sumsel terus mengingatkan warga agar segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan pernapasan. Kehadiran personel kepolisian di sekolah, masjid, dan ruang publik diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bersama. Kolaborasi aktif sangat dibutuhkan demi menekan risiko kesehatan akibat bencana kabut asap Karhutla di wilayah Sumatera Selatan.
Saat Jakarta Riuh, Budi Hermanto Tetap Berdiri di Depan
JAKARTA — Ketika Jakarta riuh oleh aksi massa, derasnya informasi dan berbagai isu di media sosial, Kombes Pol Budi Hermanto menjadi salah satu wajah Polda Metro Jaya yang paling sering berada di depan kamera.
Sebagai Kabid Humas, Budi dituntut selalu siap memberikan jawaban. Sebelum aksi, saat situasi berlangsung, hingga ketika keadaan mulai mereda.
Tugas itu bukan perkara mudah. Seorang juru bicara harus cepat merespons, tetapi tetap akurat; tegas, namun terukur. Sebab, satu kata dapat membentuk persepsi publik.
Dari Reserse ke Garis Depan Informasi
Lulusan Akpol 2000 ini memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dan siber. Ia pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kapolres Batu, Kapolresta Malang Kota hingga Kasubdit III Dittipidsiber Bareskrim Polri.
Kini medan tugasnya berbeda. Ia berhadapan bukan hanya dengan persoalan hukum, tetapi juga opini publik, pemberitaan, kritik dan derasnya media sosial.
Salah satu ujiannya muncul ketika persoalan rekening Mandiri milik Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), menjadi sorotan.
Ketika narasi “pemblokiran rekening” berkembang, Budi tampil memberikan penjelasan. Ia menyampaikan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan permohonan penundaan transaksi
Bagi publik, perbedaan istilah mungkin terlihat sederhana. Namun bagi komunikasi institusi, istilah dapat menentukan persepsi.
Menjadi juru bicara bukan hanya tampil membawa kabar baik. Justru ketika institusi sedang disorot dan dipertanyakan, keberanian untuk tetap hadir menjadi penting.
Budi Berada di Depan.
Tentu, kondusifnya Jakarta bukan hasil kerja seorang Kabid Humas. Ada ribuan personel, pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, media dan berbagai pihak yang ikut menjaga situasi.
Namun komunikasi publik tetap memiliki peran penting.
Ketika situasi tegang, publik membutuhkan informasi. Ketika kabar simpang siur, publik membutuhkan klarifikasi. Dan ketika keadaan mulai tenang, publik membutuhkan kepastian.
Di tengah semua itu, Budi Hermanto menjalankan perannya sebagai jembatan informasi antara kepolisian dan masyarakat.
Mungkin kamera hanya merekam beberapa menit. Tetapi di baliknya ada informasi yang harus diverifikasi, perkembangan yang harus dipantau dan pertanyaan yang harus dijawab.
Ketika Jakarta gaduh, Budi tetap bicara. Ketika institusinya dikritik, ia tetap tampil.
Dan ketika kota kembali bergerak normal, kerja seorang juru bicara mungkin tidak selalu terlihat.
Tetapi setidaknya, Budi telah menunjukkan satu hal sederhana, ketika publik membutuhkan jawaban, ia memilih untuk tetap berada di depan.**
Polda Metro Jaya Bongkar Pabrik Uang Palsu Rp36 Miliar di Tangsel
Tangerang Selatan, Kicaunews.com – Polda Metro Jaya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan uang rupiah di sebuah gudang kawasan industri Taman Tekno BSD, Setu, Kota Tangerang Selatan, Jumat (21/8/2026) malam. Empat orang diamankan dan masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami peran serta keterlibatan masing-masing.
Dari lokasi, penyidik menemukan sekitar 360.000 lembar yang menyerupai uang rupiah pecahan Rp100.000. Petugas juga mengamankan sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan proses pembuatan, antara lain mesin cetak empat warna, mesin potong, printer, mesin pembuat plat film, mesin UV, tinta, plat cetak, laptop, serta bahan baku kertas.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor D. Mackbon mengatakan, seluruh temuan masih diperiksa lebih lanjut untuk memastikan keaslian dan keterkaitannya dengan perkara. Penyidik juga menelusuri rangkaian kegiatan yang diduga berlangsung di lokasi tersebut.
“Penyidik masih mendalami asal bahan baku, proses pembuatan, kapasitas produksi, serta pihak-pihak yang berperan di dalamnya. Kami juga menelusuri apakah lembaran yang menyerupai uang rupiah ini masih berada pada tahap produksi dan penyimpanan atau ada yang sudah diedarkan,” ujar Kombes Victor Mackbon, Sabtu (22/8/2026).
Menurut Victor, pengembangan dilakukan untuk memetakan perkara dari hulu hingga hilir, termasuk kemungkinan jalur distribusi dan keterlibatan pihak lain. Penyidik belum menyimpulkan luas jaringan maupun jumlah yang mungkin telah beredar karena seluruhnya masih menjadi materi pemeriksaan.
“Yang kami lakukan sekarang adalah membangun gambaran secara utuh berdasarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan. Apabila dalam pengembangan ditemukan keterlibatan pihak lain, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai fakta penyidikan,” kata Kombes Victor Mackbon.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penanganan perkara tersebut tidak hanya berfokus pada temuan di lokasi. Kepolisian juga berkepentingan melindungi masyarakat dari potensi kerugian sekaligus menjaga kepercayaan terhadap rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.
“Rupiah bukan hanya alat pembayaran yang sah, tetapi juga salah satu simbol kedaulatan negara. Karena itu, dugaan pemalsuan uang harus ditangani secara serius agar masyarakat terlindungi dan kepercayaan terhadap sistem pembayaran tetap terjaga,” ujar Kombes Budi Hermanto.
Ia meminta masyarakat lebih cermat ketika menerima uang tunai dan tidak mengedarkan kembali uang yang diragukan keasliannya. Pada saat yang sama, masyarakat diminta tidak berspekulasi mengenai luas jaringan maupun jumlah yang telah beredar selama proses penyidikan masih berlangsung.
“Jika menemukan uang yang diragukan keasliannya, jangan diedarkan kembali. Segera laporkan kepada kepolisian agar dapat diperiksa dan ditindaklanjuti,” kata Kombes Budi Hermanto.
Perkara tersebut didalami dengan sangkaan Pasal 374 dan/atau Pasal 375 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 36 dan/atau Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Polda Metro Jaya akan menyampaikan perkembangan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dan pengembangan penyidikan.
Kenang Sejarah Proklamasi Polisi, Polda Sumsel Peringati Hari Juang Polri 2026
PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menggelar upacara peringatan Hari Juang Polri Tahun 2026 di Lapangan Utama Mapolda Sumsel, Jumat (21/8/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Irwasda, para Pejabat Utama (PJU), serta personel Polda Sumsel.
Upacara yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut, Kapolda Sumsel bertindak selaku Inspektur Upacara. Salah satu rangkaian utama yakni pembacaan Teks Proklamasi Polisi sebagai pengingat atas tonggak sejarah perjuangan Kepolisian Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.
Hari Juang Polri yang diperingati setiap 21 Agustus merujuk pada peristiwa bersejarah 21 Agustus 1945. Saat itu, Inspektur Polisi Kelas I Moehammad Jasin bersama Polisi Istimewa Surabaya memproklamasikan kesetiaan Polisi kepada Negara Republik Indonesia.
Dalam Teks Proklamasi Polisi ditegaskan semangat untuk bersatu dengan rakyat dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 serta menyatakan Polisi sebagai bagian dari Republik Indonesia.
Selain pembacaan Teks Proklamasi Polisi, upacara juga diisi dengan pembacaan sejarah singkat Hari Juang Polri. Momentum tersebut menjadi pengingat bagi seluruh personel mengenai perjalanan panjang Kepolisian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk semangat pelucutan senjata tentara Jepang dan perlawanan terhadap berbagai ancaman terhadap kedaulatan Republik Indonesia.
Bagi Polda Sumsel, peringatan Hari Juang Polri bukan sekadar mengenang perjalanan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian di tengah masyarakat.
Nilai patriotisme, keberanian, keikhlasan, dan dedikasi yang diwariskan para pendahulu diharapkan terus menjadi landasan moral setiap personel Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Kapolda Sumsel menegaskan bahwa semangat perjuangan para pendahulu harus terus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. mengatakan, peringatan Hari Juang Polri menjadi momentum penting bagi seluruh personel untuk kembali menghayati nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan para pendahulu Polri.
“Hari Juang Polri bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi bagaimana semangat perjuangan tersebut kita aktualisasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nilai keberanian, pengabdian, loyalitas, dan kedekatan dengan rakyat harus terus menjadi karakter setiap anggota Polri,” ujar Kabid Humas.
Menurutnya, tantangan tugas kepolisian saat ini terus berkembang sehingga setiap personel dituntut mampu memberikan pelayanan yang semakin humanis, responsif, profesional, dan berintegritas.
“Semangat para pendahulu yang berjuang bersama rakyat harus menjadi inspirasi bagi kita untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, menjaga ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan,” tambahnya.
Melalui momentum Hari Juang Polri, Polda Sumsel meneguhkan kembali komitmennya untuk menjaga nilai-nilai perjuangan dan meneruskannya dalam bentuk pelayanan yang humanis, profesional, serta penuh tanggung jawab bagi masyarakat di Bumi Sriwijaya.
Program Bedah Rumah Kemerdekaan Kapolda Metro Renovasi 35 Rumah Warga di DKI Jakarta
Foto: Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri meresmikan 35 rumah layak huni. (dok. Polda Metro Jaya)
Jakarta -Polda Metro Jaya meresmikan 35 rumah layak huni melalui Program Bedah Rumah Kemerdekaan. Bedah rumah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.
Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri mengatakan kegiatan peresmian bedah rumah ini bukan sekadar kegiatan seremonial, namun tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui komitmen Polri untuk hadir lebih dengan dengan masyarakat dan menghadirkan program yang memberi manfaat langsung bagi warga.
Bedah rumah diresmikan secara simbolis oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri di salah satu rumah penerima manfaat di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (21/8/2026).
“Program ini merupakan program dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dalam hal penyediaan rumah layak huni. Ini juga merupakan komitmen Bapak Kapolri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan perbaikan bagi masyarakat,” ujar Komjen Asep Edi.
Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri meresmikan 35 rumah layak huni, Jumat (21/8/2026). Program bedah rumah ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)
Sebanyak 35 rumah telah selesai direnovasi dan siap huni, tersebar di 12 wilayah Polres jajaran Polda Metro Jaya. Rinciannya, Jakarta Pusat (3 rumah), Jakarta Utara (3 rumah), Jakarta Barat (3 rumah), Jakarta Selatan (3 rumah), Jakarta Timur (4 rumah), Tangerang Kota (3 rumah), Bekasi Kota (4 rumah), Kabupaten Bekasi (3 rumah), Depok (3 rumah), Pelabuhan Tanjung Priok (1 rumah), Kepulauan Seribu (1 rumah), dan Tangerang Selatan (4 rumah).
Kapolda berharap rumah yang telah direnovasi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga penerima. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para Kapolres jajaran, mitra, serta seluruh pihak yang terlibat sejak proses pendataan hingga penyelesaian renovasi.
“Mudah-mudahan rumah ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi Bapak dan Ibu sekalian. Tolong dirawat dan dijaga. Ini merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat agar mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni,” kata Komjen Asep Edi.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri berpesan agar penerima manfaat menjaga dan merawat rumah yang telah direnovasi tersebut. (Foto: dok. Polda Metro Jaya)
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Program Bedah Rumah Kemerdekaan membawa pesan bahwa peringatan kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, tetapi juga diwujudkan melalui manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan masyarakat. Rumah yang layak bukan sekadar bangunan, tetapi menjadi ruang bagi keluarga untuk hidup lebih aman dan nyaman, membesarkan keluarga, serta menata masa depan yang lebih baik,” ujar Kombes Budi Hermanto.
Menurutnya, program tersebut juga mencerminkan pengabdian Polri yang tidak hanya hadir melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kebutuhan sosial masyarakat.
“Polri hadir bukan hanya ketika masyarakat membutuhkan rasa aman, tetapi juga melalui kepedulian yang memberikan manfaat nyata. Semangat inilah yang terus kami jaga dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, Polri hadir sebagai Penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan” pungkas Budi Hermanto.
PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menegaskan komitmennya memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi melalui Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa (18/8/2026).
Kegiatan dibuka langsung Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dan diikuti Tim Pemeriksa BPK RI, pendamping Itwasum Polri, Wakapolda Sumsel, Irwasda Polda Sumsel, para Pejabat Utama Polda Sumsel, serta Kapolres jajaran baik secara langsung maupun virtual.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Pemeriksa BPK RI. Menurutnya, pemeriksaan bukan semata-mata proses evaluasi administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk melihat kondisi organisasi secara objektif sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Pemeriksaan ini menjadi instrumen yang sangat vital untuk mendiagnosis kesehatan organisasi agar tata kelola benar-benar berjalan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Kapolda menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Karena itu, Polda Sumsel memandang BPK RI sebagai mitra strategis dalam memberikan evaluasi dan rekomendasi bagi penyempurnaan tata kelola organisasi.
Pemeriksaan Semester II Tahun 2026 tersebut berfokus pada kepatuhan sistem informasi Kamtibmas serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada administrasi dan penegakan hukum lalu lintas.
Pada aspek lalu lintas, Kapolda menekankan pentingnya penguatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), mulai dari perluasan cakupan perangkat hingga integrasi data dan sistem administrasi. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai penting untuk mendorong proses penegakan hukum yang semakin transparan sekaligus meminimalkan interaksi langsung antara petugas dengan masyarakat.
Kapolda juga menyoroti pentingnya integrasi sistem informasi Kamtibmas, khususnya antara Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pamapta, layanan kepolisian 110, dan sistem operasional lainnya. Integrasi tersebut diharapkan mampu mempercepat tindak lanjut laporan masyarakat sekaligus meningkatkan response time personel di lapangan.
Kepada seluruh Kepala Satuan Kerja dan Kepala Satuan Wilayah yang menjadi objek pemeriksaan, Kapolda meminta agar memberikan dukungan penuh serta menyampaikan seluruh data dan kondisi organisasi secara terbuka.
“Siapkan seluruh dokumen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Jangan ada data atau informasi yang ditutupi. Apabila ditemukan kelemahan, sampaikan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat menjadi bahan pembenahan bagi kita,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Kapolda juga meminta Irwasda Polda Sumsel mengoordinasikan pendampingan pemeriksaan secara melekat agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, efektif, dan tetap tidak mengganggu pelayanan rutin kepolisian kepada masyarakat.
Pelaksanaan pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan sistem tata kelola Polda Sumsel terus bergerak menuju organisasi yang semakin profesional, transparan, dan berbasis data. Setiap temuan dan rekomendasi diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sehingga kelemahan organisasi tidak hanya diketahui, tetapi segera ditindaklanjuti.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian penting dari upaya Polda Sumsel melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.
“Evaluasi dan rekomendasi BPK RI menjadi masukan penting untuk memperkuat akuntabilitas, menyempurnakan tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Menurutnya, transparansi dalam pemeriksaan juga menjadi bagian dari upaya membangun organisasi yang sehat. Keterbukaan terhadap kondisi yang sebenarnya akan memudahkan proses identifikasi persoalan sekaligus mempercepat langkah pembenahan di setiap satuan kerja dan satuan wilayah.
Melalui pemeriksaan kinerja dan kepatuhan Semester II Tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Setiap evaluasi dan rekomendasi akan menjadi bagian dari proses pembenahan untuk menghadirkan tata kelola kepolisian yang semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Bumi Sriwijaya.
PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menegaskan komitmennya memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi melalui Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa (18/8/2026).
Kegiatan dibuka langsung Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dan diikuti Tim Pemeriksa BPK RI, pendamping Itwasum Polri, Wakapolda Sumsel, Irwasda Polda Sumsel, para Pejabat Utama Polda Sumsel, serta Kapolres jajaran baik secara langsung maupun virtual.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Pemeriksa BPK RI. Menurutnya, pemeriksaan bukan semata-mata proses evaluasi administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk melihat kondisi organisasi secara objektif sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“Pemeriksaan ini menjadi instrumen yang sangat vital untuk mendiagnosis kesehatan organisasi agar tata kelola benar-benar berjalan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Kapolda menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Karena itu, Polda Sumsel memandang BPK RI sebagai mitra strategis dalam memberikan evaluasi dan rekomendasi bagi penyempurnaan tata kelola organisasi.
Pemeriksaan Semester II Tahun 2026 tersebut berfokus pada kepatuhan sistem informasi Kamtibmas serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada administrasi dan penegakan hukum lalu lintas.
Pada aspek lalu lintas, Kapolda menekankan pentingnya penguatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), mulai dari perluasan cakupan perangkat hingga integrasi data dan sistem administrasi. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai penting untuk mendorong proses penegakan hukum yang semakin transparan sekaligus meminimalkan interaksi langsung antara petugas dengan masyarakat.
Kapolda juga menyoroti pentingnya integrasi sistem informasi Kamtibmas, khususnya antara Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pamapta, layanan kepolisian 110, dan sistem operasional lainnya. Integrasi tersebut diharapkan mampu mempercepat tindak lanjut laporan masyarakat sekaligus meningkatkan response time personel di lapangan.
Kepada seluruh Kepala Satuan Kerja dan Kepala Satuan Wilayah yang menjadi objek pemeriksaan, Kapolda meminta agar memberikan dukungan penuh serta menyampaikan seluruh data dan kondisi organisasi secara terbuka.
“Siapkan seluruh dokumen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Jangan ada data atau informasi yang ditutupi. Apabila ditemukan kelemahan, sampaikan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat menjadi bahan pembenahan bagi kita,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Kapolda juga meminta Irwasda Polda Sumsel mengoordinasikan pendampingan pemeriksaan secara melekat agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, efektif, dan tetap tidak mengganggu pelayanan rutin kepolisian kepada masyarakat.
Pelaksanaan pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan sistem tata kelola Polda Sumsel terus bergerak menuju organisasi yang semakin profesional, transparan, dan berbasis data. Setiap temuan dan rekomendasi diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sehingga kelemahan organisasi tidak hanya diketahui, tetapi segera ditindaklanjuti.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian penting dari upaya Polda Sumsel melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.
“Evaluasi dan rekomendasi BPK RI menjadi masukan penting untuk memperkuat akuntabilitas, menyempurnakan tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Menurutnya, transparansi dalam pemeriksaan juga menjadi bagian dari upaya membangun organisasi yang sehat. Keterbukaan terhadap kondisi yang sebenarnya akan memudahkan proses identifikasi persoalan sekaligus mempercepat langkah pembenahan di setiap satuan kerja dan satuan wilayah.
Melalui pemeriksaan kinerja dan kepatuhan Semester II Tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Setiap evaluasi dan rekomendasi akan menjadi bagian dari proses pembenahan untuk menghadirkan tata kelola kepolisian yang semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Bumi Sriwijaya.
Polri Kerahkan 10 K9 SAR Berpengalaman ke Flores, Misi Pencarian Korban
Jakarta, 16 Agustus 2026 — Polri kembali bergerak cepat memperkuat pencarian korban pascagempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 10 K9 SAR berpengalaman dari Direktorat Polisi Satwa (Ditpolsatwa) Korsabhara Baharkam Polri diterbangkan menggunakan pesawat khusus CN-295 Polri P-4501 dengan rute tersendiri Pondok Cabe–Labuan Bajo.
Penerbangan dipimpin Kapten Penerbang Kp M. Rahman dan Kp Hendri S, bersama lima kru lainnya. Pesawat dijadwalkan berangkat dari Pondok Cabe pukul 12.15 WIB dan tiba di Labuan Bajo sekitar 17.05 WITA.
Penggunaan pesawat khusus dengan rute tersendiri dilakukan untuk mempercepat pergeseran kemampuan SAR Polri. Selain membawa 10 K9, pesawat juga mengangkut perlengkapan operasional dan bantuan logistik untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.
Sebanyak 21 personel Ditpolsatwa diberangkatkan untuk mendukung operasional 10 K9. Tim dipimpin Iptu Erasmus selaku Katim K9, dengan dukungan Ipda drh. Linda dan Aipda Triyo sebagai tenaga veteriner. Personel lainnya terdiri dari handler dan pelindung yang bertugas mendampingi K9 serta memastikan keamanan tim selama operasi. Setiap K9 didampingi handler yang memahami karakter dan kemampuan masing-masing, sehingga kemampuan K9 dapat dioptimalkan dalam proses pencarian korban di lapangan.
Sepuluh K9 yang diterjunkan terdiri dari Walet, Ari, Rubin, Dasa, Gyra, Sita, Koni, Kyara, Gejlon, dan Gizi. Mereka memiliki kemampuan Canine Search and Rescue (CSAR) untuk membantu pencarian korban serta cadaver, yaitu kemampuan mendeteksi aroma khas yang berasal dari tubuh manusia yang telah meninggal dunia.
Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam kondisi bencana ketika korban berada di bawah reruntuhan, tertutup material, atau berada di lokasi yang sulit ditemukan secara visual.
BERPENGALAMAN DALAM OPERASI BENCANA
Pengerahan kali ini juga diperkuat pengalaman K9 Ditpolsatwa dalam penanganan bencana di Sumatera pada 2025.
Pada Desember 2025, Unit SAR K9 Ditpolsatwa dikerahkan dalam pencarian korban bencana di Sumatera Utara. Empat K9, yakni Walet, Ari, Rubin, dan Dasa, digunakan untuk menyisir area bantaran sungai dan lokasi yang diduga menjadi tempat korban tertimbun material maupun hanyut terbawa arus.
Dalam operasi tersebut, K9 memberikan indikasi titik penting yang kemudian ditindaklanjuti tim gabungan hingga ditemukan korban.
Pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi tim yang kini kembali bergerak ke Flores. K9 tidak bekerja sendiri, tetapi menjadi bagian dari tim SAR yang didukung handler, tenaga veteriner, personel pelindung, dan unsur terkait di lapangan.
DIBAGI TIGA REGU
Setelah apel pelepasan yang dipimpin Dirpolsatwa, tim melakukan loading perlengkapan dan dibagi menjadi tiga regu untuk melaksanakan tugas BKO di wilayah hukum Polda NTT.
Pembagian regu memungkinkan kemampuan K9 dikerahkan secara fleksibel sesuai kebutuhan pencarian dan hasil asesmen di lapangan.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan awal antara lain Sikka, Manggarai, dan Manggarai Timur. Namun, tim dapat digeser ke wilayah lain berdasarkan perkembangan situasi dan kebutuhan Polda NTT.
KECEPATAN JADI PRIORITAS
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa kecepatan menjadi salah satu hal yang paling utama dalam penanganan bencana.
“Kecepatan merupakan salah satu hal yang paling utama. Pagi ini kami kembali memberangkatkan tim tersebut. Nantinya pembagian tugas akan dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi dengan Polda NTT,” ujar Trunoyudo.
Trunoyudo mengatakan Polri memahami bahwa proses pencarian sangat dibutuhkan masyarakat terdampak.
“Kami memahami betul dan sama-sama berempati bahwa proses pencarian sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana. Yang paling utama adalah bagaimana Polri dapat memberikan evakuasi dan penyelamatan bagi korban yang masih selamat,” kata Trunoyudo.
Ia menambahkan, tim K9 akan diarahkan sesuai kebutuhan wilayah.
“Ada beberapa daerah yang menjadi prioritas untuk dilakukan langkah-langkah mitigasi dan pencarian korban, yaitu Sikka, Manggarai, dan Manggarai Timur. Namun demikian, apabila terdapat daerah lain yang juga membutuhkan bantuan, tentu kami akan melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencarian korban sesuai kebutuhan,” jelasnya.
BAWA 3,4 TON LOGISTIK
Selain 10 K9 dan 21 personel, pesawat CN-295 P-4501 membawa 10 kennel box K9, empat box perlengkapan tim dan pakan K9, serta berbagai bantuan logistik.
Total muatan mencapai sekitar 3.411 kilogram atau 3,4 ton, terdiri dari 45 dus makanan siap saji, 10 unit Wontech, 409 kilogram obat-obatan bantuan, 60 kilogram banner dan stiker, serta perlengkapan lainnya.
Setibanya di Labuan Bajo, tim akan langsung berkoordinasi dengan Polda NTT untuk menentukan lokasi penugasan dan prioritas pencarian.
Penggunaan pesawat khusus dengan rute tersendiri menjadi bagian dari langkah percepatan Polri agar kemampuan K9, personel pendukung, serta perlengkapan dapat segera tiba dan digunakan di wilayah operasi.
Polri memastikan dukungan kemanusiaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan hasil kurasi di lapangan.
K9 berpengalaman terbang dengan pesawat khusus. 21 personel mendampingi. Satu misi: mempercepat pencarian korban dan membantu masyarakat Flores terdampak gempa
Lima Jembatan Merah Putih Presisi Diresmikan di Wilayah Polda Metro Jaya, Penghubung Baru Warga Bekasi-Tangsel
Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri saat meresmikan secara langsung salah satu jembatan yang berlokasi di Kampung Pulongandang Tengah RT 10/RW 03, Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Kamis (13/8/2026). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya.
Sebanyak lima Jembatan Merah Putih Presisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya diresmikan Presiden bersamaan dengan jembatan lainnya untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat, Kamis.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri turut menghadiri peresmian sekaligus bakti sosial dan bakti kesehatan di Kampung Pulongandang Tengah RT 10/RW 03, Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi.
“Peresmian tersebut menjadi bagian dari rangkaian peresmian Jembatan TNI-Polri dan sumber air bersih yang di resmikan Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual melalui konferensi video Zoom,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Kapolda Metro Jaya bersama para pejabat utama Polda Metro Jaya mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dari lokasi Jembatan Merah Putih Presisi di Cabangbungin, sekaligus meresmikan jembatan untuk mulai dimanfaatkan masyarakat.
Di wilayah hukum Polda Metro Jaya terdapat lima Jembatan Merah Putih Presisi yang tersebar di Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang Selatan. Empat jembatan berada di Kabupaten Bekasi, sementara satu lainnya berada di Kota Tangerang Selatan.
“Empat titik di Kabupaten Bekasi masing-masing berada di Kampung Kalenderwak, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur; Kampung Kobak Ceper, Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran; Kampung Pulongandang Tengah, Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin; serta Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran. Sementara satu jembatan lainnya berada di Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,” ucap Asep.
Keberadaan lima jembatan tersebut menjadi akses penghubung baru bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah perjalanan warga menuju permukiman, sekolah, fasilitas pelayanan, lahan pertanian maupun pusat kegiatan ekonomi, sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian dan produk usaha masyarakat,” kata Asep.
Khusus di Desa Sindangsari, Cabangbungin, Jembatan Merah Putih Presisi menjadi sarana penghubung yang memberikan akses lebih aman dan layak bagi warga sekitar. Usai peresmian, Kapolda Metro Jaya bersama jajaran juga meninjau langsung jembatan serta berdialog dengan masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Polda Metro Jaya juga menggelar bakti sosial berupa penyerahan paket bantuan serta bakti kesehatan bagi masyarakat sekitar.
Kapolda Metro Jaya bersama para pejabat utama Polda Metro Jaya meninjau langsung layanan pemeriksaan kesehatan dan berdialog dengan warga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian Polri sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, memahami kebutuhan warga dan membantu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat serta memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat,” ujar Kapolri.
Kapolri juga menegaskan bahwa seluruh jajaran kepolisian harus terus menjaga kedekatan dengan masyarakat dan memberikan pengabdian terbaik.
“Polri lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak Presiden betul-betul dapat kita laksanakan, sehingga kita bisa memberikan pengabdian terbaik demi terwujudnya Polri untuk masyarakat,” pungkas Kapolri.
Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi tersebut menjadi wujud kolaborasi Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan infrastruktur yang memperkuat konektivitas serta memberikan manfaat nyata bagi warga. Masyarakat juga diharapkan turut menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan.
