Category: Featured

  • Kapolda Sumsel Beberkan Kinerja dan Dukungan untuk Program Pemerintah

    Kapolda Sumsel Beberkan Kinerja dan Dukungan untuk Program Pemerintah


    Jakarta – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) mempertegas kontribusi nyata institusi kepolisian dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan ketahanan pangan, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
    Komitmen tersebut dipaparkan dalam Visitasi Penilaian Tahap II Kompolnas Awards Tahun 2026 yang berlangsung di Markas Polda Sumsel, Palembang, hari ini. Polda Sumsel menjadi salah satu dari lima nominator terbaik nasional kategori Polda dalam ajang tersebut.

    Kegiatan visitasi dipimpin langsung oleh Komisioner Kompolnas RI, Gufron serta didampingi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Polisi, Wahyu Widada. Agenda ini menjadi bagian dari proses penilaian untuk memastikan akurasi data sekaligus melihat secara langsung kesinambungan implementasi berbagai program kepolisian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    Kapolda Sumsel, Irjen, Pol. Sandi Nugroho menegaskan bahwa jajaran Polda Sumsel tidak hanya menjalankan fungsi pemeliharaan kamtibmas, tetapi juga mengambil peran dalam mendukung agenda prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan kebijakan Polri Presisi yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

    Ia menegaskan bahwa penghargaan bukan menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, ukuran keberhasilan Polri yang paling penting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat.

    “Penghargaan merupakan kehormatan, namun kehormatan tertinggi bagi Polri adalah saat kehadiran kami dirasakan langsung manfaatnya, menghadirkan keadilan, kemudahan, serta rasa aman bagi seluruh lapisan rakyat,” ujar Sandi dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

    Adapun salah satu capaian strategis ditunjukkan melalui dukungan terhadap sektor ketahanan pangan. Polda Sumsel menggerakkan pemanfaatan lahan jagung seluas 28.394,16 hektare yang menghasilkan 116.591,92 ton hasil panen. Capaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi kepolisian dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

    Komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai program sosial dan pembangunan. Jajaran Polda Sumsel telah merampungkan 139 unit bedah rumah, menyediakan 87 sarana air bersih melalui pembangunan sumur bor, mendirikan 81 Jembatan Merah Putih untuk mendukung konektivitas masyarakat, serta menyalurkan bantuan kepada 141.000 warga.

    Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Polri diarahkan tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperkuat konektivitas, melindungi kelompok rentan, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

    Pada aspek pelayanan publik, Polda Sumsel terus memperkuat pemanfaatan teknologi melalui Command Center terpadu dan Layanan Polisi 110. Penguatan tersebut ditujukan untuk mempercepat respons kepolisian, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan, serta membangun sistem pelayanan publik yang semakin responsif dan terintegrasi.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya menegaskan bahwa seluruh jajaran terus memperkuat peran sebagai pelayan masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.

    “Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas kamtibmas yang kuat demi tegaknya kedaulatan pembangunan nasional,” tegas Nandang.

    Polda Sumsel juga terus memperkuat soliditas dan sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi melalui konsep ‘Super Team’ menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai program strategis dapat berjalan secara terpadu dan memberikan dampak yang lebih luas.

    Melalui penguatan ketahanan pangan, pembangunan sosial, pelayanan publik berbasis teknologi, serta pemeliharaan kamtibmas, Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Polri yang semakin Presisi, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Komitmen tersebut sekaligus menjadi kontribusi Polda Sumsel dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan menyongsong terwujudnya Indonesia Emas 2045, dengan keamanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan.

  • Untuk Mitigasi Karhutla Terintegrasi, Polda Sumsel Terjunkan 1.000 Personel Verifikasi 623 Titik Pantauan

    Untuk Mitigasi Karhutla Terintegrasi, Polda Sumsel Terjunkan 1.000 Personel Verifikasi 623 Titik Pantauan

    Polda Sumatera Selatan terus memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemanfaatan teknologi dan verifikasi langsung di lapangan.

    Sistem Terpadu Operasi Karhutla (Stop Karhutla) menjadi instrumen pemantauan yang digunakan jajaran untuk menindaklanjuti setiap indikasi titik panas secara cepat dan terukur.

    Berdasarkan laporan hasil pengecekan darat (ground check) melalui aplikasi Stop Karhutla per Jumat, 4 September 2026, tercatat 623 titik pantauan di wilayah Sumatera Selatan.

    Dari jumlah tersebut, 569 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah (medium), 54 titik pada tingkat kepercayaan rendah (low), dan tidak terdapat titik dengan tingkat kepercayaan tinggi (high).

    Dari keseluruhan titik pantauan tersebut, sebanyak 306 titik telah ditindaklanjuti oleh tim satgas melalui verifikasi faktual di lapangan.

    Hasil pengecekan terhadap 306 titik tersebut mengonfirmasi bahwa titik yang ditindaklanjuti merupakan anomali panas non-kebakaran hutan, melainkan berada pada area aktivitas industri berupa penumpukan batu bara (stockpile batubara).

    Sementara itu, sebanyak 317 titik lainnya masih dalam proses verifikasi dan pemantauan intensif oleh tim patroli satuan wilayah. Proses tersebut terus dilakukan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan dan menentukan langkah penanganan sesuai hasil pengecekan.

    Sebaran titik pantauan tercatat di sejumlah wilayah, antara lain Musi Banyuasin sebanyak 152 titik, Ogan Komering Ilir 118 titik, Banyuasin 90 titik, Muara Enim 57 titik, dan Ogan Ilir 43 titik.

    Data tersebut menjadi dasar bagi jajaran untuk menentukan prioritas pengecekan dan memperkuat patroli pada wilayah yang memerlukan perhatian.

    Untuk mempercepat proses verifikasi, Polda Sumsel telah meningkatkan kekuatan personel operasi dari 548 menjadi 1.000 personel gabungan.

    Kekuatan tersebut disiagakan melalui 20 posko operasi terpadu guna memperkuat pemantauan, ground check, patroli, dan respons terhadap potensi karhutla.

    Karo Ops Polda Sumatera Selatan Muhammad Anis Prasetio Santoso menegaskan bahwa jajaran bergerak aktif menindaklanjuti setiap data yang masuk melalui sistem Stop Karhutla.

    “Kami bergerak aktif dan cepat merespons setiap data yang masuk di aplikasi Stop Karhutla. Dari 623 titik pantauan, sebanyak 306 titik sudah kami tindak lanjuti dan terverifikasi di lapangan sebagai area stockpile batubara, bukan titik api kebakaran. Dengan penebalan kekuatan hingga 1.000 personel di 20 posko siaga, sisa titik lainnya terus kami telusuri secara intensif agar masyarakat tetap merasa aman, tenang, dan terlindungi,” ujar Anis.

    Menurutnya, proses ground check menjadi bagian penting dalam memastikan data pemantauan berbasis teknologi dapat dikonfirmasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

    Dengan demikian, setiap indikasi panas dapat ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan tidak semata-mata berdasarkan hasil deteksi sistem.

    Penguatan tersebut juga dilakukan untuk memastikan apabila ditemukan titik api, personel dapat segera mengambil langkah penanganan sehingga potensi kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas. Pemantauan dan verifikasi terus dilakukan terhadap titik-titik yang belum selesai diperiksa.

    Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Nandang Mu’min Wijaya mengatakan konsistensi pemantauan dan verifikasi merupakan bagian dari komitmen Polda Sumsel dalam menjaga keamanan masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan karhutla.

    “Polda Sumsel berkomitmen penuh mengawal agenda prioritas pemerintah dalam pengendalian karhutla dan menjaga stabilitas kamtibmas. Kehadiran personel dan transparansi pemantauan digital ini membuktikan situasi Sumsel sangat terkendali. Kami mengimbau masyarakat untuk terus menjaga situasi kondusif ini dan bersama-sama menolak praktik pembukaan lahan dengan cara membakar,” tegas Nandang.

    Polda Sumsel terus mengintegrasikan pemantauan berbasis teknologi dengan pengecekan faktual di lapangan. Pendekatan tersebut memungkinkan jajaran bergerak berdasarkan data, sekaligus memastikan setiap indikasi yang terpantau dapat dikonfirmasi secara langsung.

    Di sisi lain, upaya mitigasi terus berjalan melalui patroli wilayah, penguatan posko, kesiapsiagaan personel, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, dan masyarakat.

    Kolaborasi tersebut diperlukan agar pencegahan dan penanganan karhutla dapat dilakukan secara menyeluruh.

    Melalui percepatan ground check, penebalan kekuatan hingga 1.000 personel, pengoperasian 20 posko terpadu, serta pemanfaatan sistem Stop Karhutla, Polda Sumsel memastikan penanganan setiap potensi karhutla dilakukan secara profesional, terukur, dan berkelanjutan.

    Polda Sumsel mengajak seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran.

    Sinergi antara teknologi, personel di lapangan, dan kepedulian masyarakat menjadi kunci dalam menjaga Sumatera Selatan tetap aman dari ancaman karhutla.

  • Mitigasi Karhutla Terintegrasi, Polda Sumsel Terjunkan 1.000 Personel Verifikasi 623 Titik Pantauan

    Mitigasi Karhutla Terintegrasi, Polda Sumsel Terjunkan 1.000 Personel Verifikasi 623 Titik Pantauan

    Polda Sumatera Selatan terus memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemanfaatan teknologi dan verifikasi langsung di lapangan.

    Sistem Terpadu Operasi Karhutla (Stop Karhutla) menjadi instrumen pemantauan yang digunakan jajaran untuk menindaklanjuti setiap indikasi titik panas secara cepat dan terukur.

    Berdasarkan laporan hasil pengecekan darat (ground check) melalui aplikasi Stop Karhutla per Jumat, 4 September 2026, tercatat 623 titik pantauan di wilayah Sumatera Selatan.

    Dari jumlah tersebut, 569 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah (medium), 54 titik pada tingkat kepercayaan rendah (low), dan tidak terdapat titik dengan tingkat kepercayaan tinggi (high).

    Dari keseluruhan titik pantauan tersebut, sebanyak 306 titik telah ditindaklanjuti oleh tim satgas melalui verifikasi faktual di lapangan.

    Hasil pengecekan terhadap 306 titik tersebut mengonfirmasi bahwa titik yang ditindaklanjuti merupakan anomali panas non-kebakaran hutan, melainkan berada pada area aktivitas industri berupa penumpukan batu bara (stockpile batubara).

    Sementara itu, sebanyak 317 titik lainnya masih dalam proses verifikasi dan pemantauan intensif oleh tim patroli satuan wilayah. Proses tersebut terus dilakukan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan dan menentukan langkah penanganan sesuai hasil pengecekan.

    Sebaran titik pantauan tercatat di sejumlah wilayah, antara lain Musi Banyuasin sebanyak 152 titik, Ogan Komering Ilir 118 titik, Banyuasin 90 titik, Muara Enim 57 titik, dan Ogan Ilir 43 titik.

    Data tersebut menjadi dasar bagi jajaran untuk menentukan prioritas pengecekan dan memperkuat patroli pada wilayah yang memerlukan perhatian.

    Untuk mempercepat proses verifikasi, Polda Sumsel telah meningkatkan kekuatan personel operasi dari 548 menjadi 1.000 personel gabungan.

    Kekuatan tersebut disiagakan melalui 20 posko operasi terpadu guna memperkuat pemantauan, ground check, patroli, dan respons terhadap potensi karhutla.

    Karo Ops Polda Sumatera Selatan Muhammad Anis Prasetio Santoso menegaskan bahwa jajaran bergerak aktif menindaklanjuti setiap data yang masuk melalui sistem Stop Karhutla.

    “Kami bergerak aktif dan cepat merespons setiap data yang masuk di aplikasi Stop Karhutla. Dari 623 titik pantauan, sebanyak 306 titik sudah kami tindak lanjuti dan terverifikasi di lapangan sebagai area stockpile batubara, bukan titik api kebakaran. Dengan penebalan kekuatan hingga 1.000 personel di 20 posko siaga, sisa titik lainnya terus kami telusuri secara intensif agar masyarakat tetap merasa aman, tenang, dan terlindungi,” ujar Anis.

    Menurutnya, proses ground check menjadi bagian penting dalam memastikan data pemantauan berbasis teknologi dapat dikonfirmasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

    Dengan demikian, setiap indikasi panas dapat ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan tidak semata-mata berdasarkan hasil deteksi sistem.

    Penguatan tersebut juga dilakukan untuk memastikan apabila ditemukan titik api, personel dapat segera mengambil langkah penanganan sehingga potensi kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas. Pemantauan dan verifikasi terus dilakukan terhadap titik-titik yang belum selesai diperiksa.

    Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Nandang Mu’min Wijaya mengatakan konsistensi pemantauan dan verifikasi merupakan bagian dari komitmen Polda Sumsel dalam menjaga keamanan masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan karhutla.

    “Polda Sumsel berkomitmen penuh mengawal agenda prioritas pemerintah dalam pengendalian karhutla dan menjaga stabilitas kamtibmas. Kehadiran personel dan transparansi pemantauan digital ini membuktikan situasi Sumsel sangat terkendali. Kami mengimbau masyarakat untuk terus menjaga situasi kondusif ini dan bersama-sama menolak praktik pembukaan lahan dengan cara membakar,” tegas Nandang.

    Polda Sumsel terus mengintegrasikan pemantauan berbasis teknologi dengan pengecekan faktual di lapangan. Pendekatan tersebut memungkinkan jajaran bergerak berdasarkan data, sekaligus memastikan setiap indikasi yang terpantau dapat dikonfirmasi secara langsung.

    Di sisi lain, upaya mitigasi terus berjalan melalui patroli wilayah, penguatan posko, kesiapsiagaan personel, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, dan masyarakat.

    Kolaborasi tersebut diperlukan agar pencegahan dan penanganan karhutla dapat dilakukan secara menyeluruh.

    Melalui percepatan ground check, penebalan kekuatan hingga 1.000 personel, pengoperasian 20 posko terpadu, serta pemanfaatan sistem Stop Karhutla, Polda Sumsel memastikan penanganan setiap potensi karhutla dilakukan secara profesional, terukur, dan berkelanjutan.

    Polda Sumsel mengajak seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran.

    Sinergi antara teknologi, personel di lapangan, dan kepedulian masyarakat menjadi kunci dalam menjaga Sumatera Selatan tetap aman dari ancaman karhutla.

  • Polisi Bongkar Video AI di Kasus Sutrimo, Ternyata Banyak yang Palsu

    Polisi Bongkar Video AI di Kasus Sutrimo, Ternyata Banyak yang Palsu

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (Foto: Inilahcom/Wahyu)

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (Foto: Inilahcom/Wahyu)

    Polda Metro Jaya menemukan sejumlah video terkait kasus Sutrimo yang beredar di media sosial ternyata merupakan konten hasil manipulasi atau dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sebab, di tengah proses penyidikan, beredar pula video amatir yang justru dapat membantu polisi mengungkap rangkaian peristiwa.

    Menurut Budi, penyidik berterima kasih kepada masyarakat yang mengunggah video amatir yang benar-benar merekam peristiwa terkait kasus Sutrimo. Rekaman tersebut menjadi salah satu bahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

    “Polda Metro Jaya berterima kasih terkait adanya unggahan video amatir terkait peristiwa. Itu salah satu proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan Ditreskrimum,” kata Budi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (2/9/2026).

    Namun, polisi tidak bisa begitu saja memercayai seluruh rekaman yang beredar. Budi menyebut sebagian video terindikasi sebagai hoaks, misinformasi, hingga konten yang dibuat menggunakan teknologi AI.

    Baca Juga:

    Nama Febrio Masuk Radar Penyidik di Kasus Sutrimo, Polisi: Akan Kita Dalami

    “Banyak video yang sebenarnya sesuai fakta dan peristiwa, tapi dibuat AI generated,” ujarnya.

    Karena itu, penyidik melakukan analisis dan verifikasi terhadap video-video yang beredar untuk memilah rekaman yang relevan dengan kejadian sebenarnya.

    Budi menegaskan konten yang beredar di media sosial tidak akan langsung dijadikan dasar penyidikan sebelum melalui proses pemeriksaan.

    “Penyidik tidak akan terganggu oleh berita hoaks, makanya sudah kita stamp, berita hoaks, misinformasi, AI generated, tetapi informasi ini masih kita analisis terkait video tersebut,” kata Budi.

    Menurutnya, penyaringan tersebut penting karena video amatir yang autentik dapat memberikan petunjuk mengenai peristiwa yang terjadi di lapangan. Sebaliknya, rekaman yang telah dimanipulasi berpotensi menyesatkan publik dan mengganggu proses pengungkapan perkara.

    Baca Juga:

    Rusuh 27 Agustus Belum Usai Diusut, Polisi Kejar Aktor di Balik Layar

    Polisi Tunggu Hasil Labfor

    Selain menelusuri bukti visual yang beredar di ruang digital, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) terkait kasus Sutrimo.

    Budi mengatakan hasil pemeriksaan tersebut diharapkan keluar dalam waktu dekat. Hasilnya nantinya akan disampaikan oleh dokter Labfor bersama tim dokter forensik dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

    Dengan demikian, penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan saksi dan pemeriksaan forensik, tetapi juga menyisir berbagai bukti visual yang beredar di media sosial.

    Polisi mengingatkan masyarakat agar tidak langsung memercayai video yang viral. Keaslian, sumber, dan konteks rekaman tetap perlu diverifikasi sebelum digunakan sebagai informasi terkait kasus Sutrimo.

  • Polres Metro Jaksel Respons Dugaan Pelecehan Anak, Pelaku Diamankan

    Polres Metro Jaksel Respons Dugaan Pelecehan Anak, Pelaku Diamankan

    Foto: Polsek Pesanggrahan Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) sigap merespons laporan warga terkait dugaan pelecehan seksual dan pencurian. (do Ist)

    Jakarta – Polsek Pesanggrahan Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) sigap merespons laporan warga terkait dugaan pelecehan seksual dan pencurian. Anggota kepolisian mendatangi lokasi kejadian untuk mendalami kasus yang terjadi.
    “Polsek Pesanggrahan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelecehan terhadap seorang anak,” demikian keterangan Polsek Pesanggrahan di akun Instagram @polsekpesanggrahan, Kamis (3/9/2026).

    Kasus dugaan pelecehan seksual itu terjadi di Jalan H Elyas, Petukangan Utara, pada Senin (31/8). Dalam foto yang diunggah, tampak sejumlah warga sudah berkumpul di tempat kejadian perkara (TKP).

    Viral Cekcok Petugas dan Penumpang KRL di Stasiun Angke, KCI Urai Duduk Perkara
    Polisi mengamankan TKP untuk mencegah kasus main hakim sendiri. Seorang terduga pelaku dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

    “Petugas mendatangi lokasi dan mengamankan seorang pria yang diduga terkait kejadian tersebut. Selanjutnya, pihak terkait dibawa ke Polsek Pesanggrahan untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut,” katanya.

    Polsek Pesanggrahan Polres Metro Jaksel sigap merespons laporan warga terkait dugaan pelecehan seksual dan pencurian. (do Ist)
    Polsek Pesanggrahan juga menangani laporan masyarakat terkait dugaan pencurian kabel di Jalan Sulaiman, Petukangan Utara yang terjadi pada Rabu (2/9) dini hari kemarin.

    Ketua RT Cerita Sosok Warga Depok Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia
    “Mendatangi lokasi dan melakukan pengecekan serta pengumpulan informasi. Diimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan,” katanya.

  • Polda Metro Jaya : Perusakan dan Pembakaran di Sekitar Senayan Ulah Kelompok Perusuh

    Polda Metro Jaya : Perusakan dan Pembakaran di Sekitar Senayan Ulah Kelompok Perusuh


    Jakarta – Polda Metro Jaya menjelaskan terkait aksi perusakan dan pembakaran yang terjadi di sekitar kawasan Senayan, Jakarta malam tadi. Polisi menyebut bahwa aksi kekerasan tersebut merupakan ulah kelompok perusuh atau pengganggu kamtibmas.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan situasi di lokasi sempat mengalami peningkatan eskalasi pada Kamis (27/8) sore menjelang malam hari. Sebagian massa yang datang, kata dia, bukan lagi yang menyampaikan aspirasi, melainkan melakukan kericuhan dengan mencoba membakar dan mendorong pagar utama gedung DPR/MPR RI.

    “Itu adalah ulah kelompok perusuh atau pengganggu kamtibmas,” ujar Kombes Budi Hermanto, kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

    Budi Hermanto mengatakan aksi penyampaian aspirasi dari AMPB Pati selesai pada sore hari dan telah membubarkan diri setelah mereka bertemu dengan perwakilan DPR. Namun, sekelompok massa datang melakukan tindakan perusakan dan pembakaran di beberapa titik.

    Polri sebelumnya telah memberikan peringatan agar massa tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang mengarah pada perusakan.

    “Setelah melihat eskalasi dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang sudah memasuki malam hari, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta untuk menjamin aktivitas masyarakat umum tidak dirugikan, Polri mengambil langkah pendekatan secara bertahap,” jelasnya.

    Sekitar pukul 19.00 WIB, Polri kemudian melakukan tindakan soft approach berupa penyiraman air menggunakan water cannon untuk membubarkan massa yang masih melakukan tindakan perusakan dan mengganggu ketertiban di sekitar lokasi.

    Budi Hermanto menegaskan pihaknya tidak memberikan ruang terhadap aksi-aksi kekerasan. Tindakan perusakan terhadap fasilitas umum dapat mengganggu ketertiban dan keteraturan sosial serta berdampak terhadap aktivitas dan pelayanan masyarakat.

    “Tindakan perusakan tentunya dapat merusak ketertiban dan keteraturan sosial. Hal ini sangat merugikan karena ketika fasilitas umum dirusak, pada akhirnya dapat menyebabkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat umum,” ungkapnya.

    Sementara itu, Budi Hermanto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah bekerja sama dan turut berpartisipasi menjaga keamanan serta ketertiban selama rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung. Ia menegaskan, Polri tetap berkomitmen menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bekerja sama dan turut berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban. Kami juga mohon maaf jika aktifitas masyarakat sedikit terganggu dan teralihkan semua karena keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kami mengimbau masyarakat yang masih berada di sekitar lokasi untuk dapat kembali ke rumah masing-masing, berkumpul bersama keluarga yang telah menunggu dan kembali beraktivitas dengan nyaman,” pungkasnya.

  • Terbongkar Pabrik Duit Palsu Rp 36 Miliar, Untungnya Belum Beredar

    Terbongkar Pabrik Duit Palsu Rp 36 Miliar, Untungnya Belum Beredar

     

    Tangerang Selatan, Kicaunews.com – Polda Metro Jaya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan uang rupiah di sebuah gudang kawasan industri Taman Tekno BSD, Setu, Kota Tangerang Selatan, Jumat (21/8/2026) malam. Empat orang diamankan dan masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami peran serta keterlibatan masing-masing.

    Dari lokasi, penyidik menemukan sekitar 360.000 lembar yang menyerupai uang rupiah pecahan Rp100.000. Petugas juga mengamankan sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan proses pembuatan, antara lain mesin cetak empat warna, mesin potong, printer, mesin pembuat plat film, mesin UV, tinta, plat cetak, laptop, serta bahan baku kertas.

    Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor D. Mackbon mengatakan, seluruh temuan masih diperiksa lebih lanjut untuk memastikan keaslian dan keterkaitannya dengan perkara. Penyidik juga menelusuri rangkaian kegiatan yang diduga berlangsung di lokasi tersebut.

    “Penyidik masih mendalami asal bahan baku, proses pembuatan, kapasitas produksi, serta pihak-pihak yang berperan di dalamnya. Kami juga menelusuri apakah lembaran yang menyerupai uang rupiah ini masih berada pada tahap produksi dan penyimpanan atau ada yang sudah diedarkan,” ujar Kombes Victor Mackbon, Sabtu (22/8/2026).

     

    Menurut Victor, pengembangan dilakukan untuk memetakan perkara dari hulu hingga hilir, termasuk kemungkinan jalur distribusi dan keterlibatan pihak lain. Penyidik belum menyimpulkan luas jaringan maupun jumlah yang mungkin telah beredar karena seluruhnya masih menjadi materi pemeriksaan.

     

    “Yang kami lakukan sekarang adalah membangun gambaran secara utuh berdasarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan. Apabila dalam pengembangan ditemukan keterlibatan pihak lain, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai fakta penyidikan,” kata Kombes Victor Mackbon.

     

    Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penanganan perkara tersebut tidak hanya berfokus pada temuan di lokasi. Kepolisian juga berkepentingan melindungi masyarakat dari potensi kerugian sekaligus menjaga kepercayaan terhadap rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

     

    “Rupiah bukan hanya alat pembayaran yang sah, tetapi juga salah satu simbol kedaulatan negara. Karena itu, dugaan pemalsuan uang harus ditangani secara serius agar masyarakat terlindungi dan kepercayaan terhadap sistem pembayaran tetap terjaga,” ujar Kombes Budi Hermanto.

     

    Ia meminta masyarakat lebih cermat ketika menerima uang tunai dan tidak mengedarkan kembali uang yang diragukan keasliannya. Pada saat yang sama, masyarakat diminta tidak berspekulasi mengenai luas jaringan maupun jumlah yang telah beredar selama proses penyidikan masih berlangsung.

     

    “Jika menemukan uang yang diragukan keasliannya, jangan diedarkan kembali. Segera laporkan kepada kepolisian agar dapat diperiksa dan ditindaklanjuti,” kata Kombes Budi Hermanto.

     

    Perkara tersebut didalami dengan sangkaan Pasal 374 dan/atau Pasal 375 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 36 dan/atau Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Polda Metro Jaya akan menyampaikan perkembangan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dan pengembangan penyidikan.

  • Dirjen Pajak Beri Penghargaan kepada Polda Metro Jaya atas Pengungkapan Sindikat Meterai Palsu

    Dirjen Pajak Beri Penghargaan kepada Polda Metro Jaya atas Pengungkapan Sindikat Meterai Palsu

    Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memberikan penghargaan kepada Polda Metro Jaya atas keberhasilan joint investigation dalam mengungkap sindikat produksi dan peredaran meterai palsu, Rabu (19/8/2026).

    Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas sinergi Polda Metro Jaya dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan penerimaan negara sekaligus perlindungan masyarakat.

    Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Penindakan dilakukan sejak Juni hingga awal Juli 2026 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Para tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari produsen, distributor, pelaku rekondisi, hingga penjual.

    Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menangani tindak pidana yang berdampak luas.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Polda Metro Jaya untuk terus memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait dalam penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat,” ujar Brigjen Dekananto.

    Dari pengungkapan tersebut, penyidik menyita 3.438.541 keping meterai palsu siap edar, satu set mesin produksi, serta tiga gulungan besar kertas bahan baku. Berdasarkan perhitungan terhadap barang jadi dan potensi produksi dari bahan baku yang diamankan, potensi kerugian penerimaan negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai Rp1,034 triliun.

    Hasil pendalaman juga menunjukkan jaringan tersebut diduga telah menjual 4.007.334 keping meterai selama setahun terakhir, dengan omzet sekitar Rp40,07 miliar.

    Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa penanganan meterai palsu bukan semata persoalan penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan penerimaan negara dan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan meterai dalam berbagai dokumen.

    “Bea Meterai merupakan penerimaan negara. Ketika meterai dipalsukan atau digunakan kembali, penerimaan yang seharusnya masuk kepada negara menjadi hilang,” kata Bimo.

    Penghargaan tersebut sekaligus menjadi penguat kolaborasi antara Polda Metro Jaya dan DJP dalam mencegah serta menindak peredaran meterai palsu. Masyarakat diimbau membeli meterai melalui saluran resmi dan melaporkan apabila menemukan dugaan produksi, penjualan, atau peredarannya.

  • 3.550 Personel TNI-Polri dan Pemda Bersihkan 11 Titik Sungai Jelang HUT RI

    3.550 Personel TNI-Polri dan Pemda Bersihkan 11 Titik Sungai Jelang HUT RI


    Jakarta – Sebanyak 3.550 personel gabungan TNI-Polri, Pemprov DKI Jakarta, BPBD, hingga masyarakat dikerahkan untuk membersihkan sungai di 11 titik. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, juga dirangkai dengan penanaman pohon dan bakti sosial dalam menyambut HUT ke-81 RI.
    Kapendam Jaya Letkol Arh Noor Iskak mengatakan, aksi tersebut melibatkan jajaran Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Pemprov DKI, komunitas, relawan, dan masyarakat.

    “Seluruh personel yang dilibatkan yaitu sebanyak 3.550, terdiri dari TNI-Polri, kemudian dari Pemprov DKI, BPBD, Dinas SDA, Lingkungan Hidup, Bina Marga, komunitas, relawan, dan masyarakat,” kata Noor Iskak di Sunvai Kalijodo, Jakarta Utara, Sabtu (15/8/2026).

    Pembersihan dilakukan serentak di 11 titik. Selain kawasan Kalijodo, lokasi kegiatan mencakup Sungai Ciliwung, Kepulauan Seribu, Banjir Kanal, Kali Pesanggrahan, Kali Mookervart, Kali Sabi atau Kali Nambo, irigasi Kecamatan Bekasi Utara, Kali Tengah kawasan kampus UI Depok, Kali Sekunder B5 Kabupaten Bekasi, serta Kali Cisadane dan anak Sungai Cimanceuri di Kabupaten Tangerang.

    Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari program ASRI, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Aksi tersebut sekaligus menjadi langkah antisipasi terhadap dampak perubahan kondisi iklim, termasuk El Nino.

    “Memperingati HUT RI serta dalam rangka melaksanakan salah satu program Bapak Presiden, yaitu program ASRI: Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Sekaligus ini sebagai antisipasi kita dalam rangka menghadapi dampak iklim El Nino,” ujarnya.

    Tak hanya mengangkut sampah dari sungai dan bantaran, kegiatan juga diisi penanaman pohon di sekitar kawasan sungai serta pemberian bantuan sosial kepada warga.

    Sementara itu, Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan, dirinya hadir mewakili Gubernur DKI untuk mengikuti kegiatan yang melibatkan jajaran TNI dan Polri tersebut. Pembersihan juga dilakukan di sejumlah kawasan bantaran sungai, termasuk Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat.

    “Kegiatan ini akan memberikan contoh bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, sehingga Jakarta menjadi wilayah bersih, tertib dan asri sebagaimana disampaikan Bapak Presiden,” kata Uus.

  • Polda Metro Jaya Ungkap Dugaan Penyebaran Hoaks di Media Sosial

    Polda Metro Jaya Ungkap Dugaan Penyebaran Hoaks di Media Sosial

     

    Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks melalui media sosial. Dalam perkara tersebut, penyidik mengamankan seorang perempuan berinisial DM (45), warga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang diduga mengunggah konten berisi informasi tidak benar terkait ajakan demonstrasi menjelang 17 Agustus 2026.

    Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya Kombes Pol. R. Bagoes Wibisono menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari patroli siber rutin. Dari kegiatan tersebut, anggota menemukan konten yang kebenarannya perlu diverifikasi. Setelah dilakukan pendalaman melalui analisis digital serta penelusuran jejak elektronik, diketahui bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar fakta dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

    “Dalam patroli siber, anggota menemukan konten yang kebenarannya perlu diverifikasi. Setelah dilakukan pendalaman, informasi tersebut diketahui tidak memiliki dasar fakta dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Kombes Pol. R. Bagoes Wibisono.

    Hasil penyelidikan mengarah kepada DM yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya kemudian melakukan koordinasi dengan Polres Ciamis sebelum mengamankan tersangka di kediamannya.

    Dalam pemeriksaan awal, DM mengakui sebagai pemilik akun yang diduga digunakan dalam penyebaran konten tersebut. Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa:
    -1 unit telepon seluler
    -1 akun TikTok
    -1 kartu SIM
    -1 akun surat elektronik (e-mail)

    Seluruh barang bukti tersebut diduga dipakai untuk mendukung tindak pidana yang disangkakan.

    Atas perbuatannya, DM dipersangkakan melanggar Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto membenarkan proses penanganan perkara tersebut. Menurutnya, tersangka bersama barang bukti telah dibawa ke Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya untuk menjalani penyidikan lebih lanjut.

    “Kami mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial. Pastikan setiap informasi telah terverifikasi sebelum disebarluaskan dan jangan mudah terprovokasi oleh konten yang belum jelas kebenarannya. Apabila menemukan dugaan hoaks, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti,” tutup Budi.